Whistle Blowing

Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle blowing System (WBS)

Whistle Blowing

Dalam rangka menjaga serta meningkatkan reputasi PT Asuransi Umum Mega, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko melalui partisipasi aktif Jajaran Perusahaan dan para stakeholder-nya untuk menyampaikan laporan pengaduan pelanggaran disiplin yaitu perbuatan atau indikasi fraud, dan/atau pelanggaran lainnya yang dapat merugikan nasabah maupun perusahaan. Hal ini sejalan dengan Pilar ke 2 Strategi Anti Fraud (SAF) perusahaan yaitu Pilar Deteksi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang salah satu diantaranya mencakup mekanisme Whistle Blowing System (WBS). Dalam implementasinya, PT Asuransi Umum Mega telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran tersebut secara langsung kepada CEO PT Asuransi Umum Mega dengan nama : Mega Insurance Whistle Blowing System.

A. Tindakan/perbuatan yang dilaporkan

1. Fraud

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja dan melanggar standar/prosedur dan/atau kode etik dan/atau nilai budaya perusahaan, termasuk namun tidak terbatas kepada pelanggaran hukum pidana dan/atau hukum perasuransian, yang dilakukan orang dari dalam atau luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok sehingga dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian perusahaan atau pihak lain baik secara finansial dan/atau non finansial.

2. Pelanggaran Kode Etik

Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan perusahaan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

3. Pelanggaran Benturan Kepentingan

Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan perusahaan kepadanya.

4. Pelanggaran Hukum

Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah Negara atau pemerintah, atasan dsb. Yang apabila melanggar akan diberi sanksi atau hukuman ringan maupun berat lainnya.

B. Perlindungan terhadap Pelapor

Sebagai wujud komitmen PT Asuransi Umum Mega untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan maka PT Asuransi Umum Mega akan memberikan:

  • Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor
  • Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan

Adapun perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

  1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan apabila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
  2. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;
  3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak mana pun. Agar Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:
    • Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
    • Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.
    • Hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata sandi (password) serta nomor registrasi Anda.
    • Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan berupa perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.
    • Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.
    • Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
    • Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Cara Melakukan Pelaporan

  • Pelapor harus melakukan input data pelapor
  • Mencantumkann alamat email pelapor
  • Menginformasikan jenis pelanggaran yang terjadi serta informasi lainnya
  • Menyertakan Link yang berisi dokumen pendukung


Wajib Diisi *

Nama Pelapor (optional)
Telepon Pelapor *
Email Pelapor *
Tindakan/Perbuatan yang dilaporkan *
Nama Terlapor *
Jabatan Terlapor (optional)
Waktu Kejadian (tanggal dan periode) *
Lokasi Kejadian *
Kronologis Kejadian *
Jika ada data yang ingin disampaikan, data dapat di upload ke google drive, dropbox, dll lalu sertakan link tersebut pada kolom ini.